Oleh Benny YP Siahaan
Suara Pembaruan daily, 31 October 2001
Peter Van Ham dalam artikelnya di majalah Foreign Affairs edisi musim dingin ini menulis artikel yang cukup menarik. Intinya, ia berargumen, dalam percaturan politik internasional pascamodern (post-modern) akan diwarnai persaingan akan pembentukan citra dan reputasi oleh negera. Dalam hal ini, seperti halnya barang yang bermerek, reputasi dan citra negara akan bergantung pada kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, memiliki reputasi jelak atau tidak memiliki reputasi sama sekali merupakan suatu handicap bagi sebuah negara dalam berkompetisi di peta percaturan politik internasional.
Akhir-akhir ini, tendensi seperti itu memang sudah terlihat. Pada jaringan media internasional, baik cetak maupun TV, kita dapat menyaksikan berbagai negara berlomba melakukan advertensi guna menciptakan citra dan reputasi positif negaranya. Misalnya, Mesir dengan sejarahnya (dengan semboyan “welcome to our seventh millennium”) untuk menarik turis. Untuk negara-negara Asia Tenggara, contohnhya, Malaysia begitu gencar beradvertensi dengan semboyan “truly asia”-nya yang mengambarkan keindahan negeri Malaysia. Atau, Singapore Airline-nya yang telah berhasil menanamkan di benak kita betapa nyamanynya menggunakan penerbangan Singapura karena keramah-tamahan dan pelayanannya yang baik. Menurut penulis, negara-negara tersebut sudah berhasil memiliki label dan reputasi masing-masing.
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Sejak mengalami krisis 1997 yang lalu, keadaannya belum membaik dan bahkan kalah tertinggal dalam upaya pemulihan dengan negara-negara yang sama-sama mengalami krisis seperti Malaysia, Thailand, atau Korea Selatan. Apa yang salah dengan Indonesia? Setidaknya ada beberapa citra dan reputasi yang membuat kita tetap dirundung krisis. Pertama, instabilitas politik. Berganti-gantinya pemerintahan setidak-tidaknya mencitrakan akan mempengaruhi jalanya program perbaikan yang dilakukan. Kedua, kebijakan, terutama kebijakan moneter yang berubah-ubah serta lembahnya hukum. Hal ini amat merugikan kita terutama bagi investor yang akan menanamkan modal. Ketiga, tingginya fluktuasi rupiah yang sebagian besar dipengaruhi oleh citra pertama dan kedua.
Citra Negatif
Aksi teroris yang merontokkan gedung World Trade Center 11 September 2001 lalu yang diikuti oleh aksi militer AS dan Inggris ke Afghanistan tampaknya juga menambah citra dan reputasi baru bagi Indonesia. Sayangnya, citra itu citra negatif. Indonesia telah dianggap sebagai negara yang berpotensi menjadi sarang teroris. Demonstrasi anti-AS dan sweeping warga asing yang ditayangkan berulang-ulang oleh media internasional seperti CNN, BBC, Al-Jazeera, dll tampaknya menyulut citra dan reputasi Indonesia seperti itu.
Dengan citra dan reputasi yang amburadul seperti itu, efeknya sudah jelas, investor melarikan diri. Indonesia diberitakan sebagai negara yang paling beresiko tinggi bagi para investor dan karenanya telah dicoret dari daftar investasi, yang diperkirakan saat ini hanya 5 persen investor asing yang tinggal di Bursa Efek Jakarta (BEJ) padahal sebelumnya mereka mendominasi hampir 85 persen (Suara Pembaruan, 17/10). Berikutnya akibat sweeping terhadap warga asing telah menurunkan jumlah turis masuk ke Indonesia yang mengancam kehidupan pariwisata nasional.
Sementara itu, AS yang dijadikan salah satu tujuan utama produk industry dalam negeri terutama tekstil mengalami pemerosotan yang cukup signifikan. Bahkan, akibat dampak demonstrasi anti-AS dan sweeping warga asing itu cukup nyata bagi dunia industri kita karena banyak pesanan yang dibatalkan dan dialihkan ke negara lain. Meskipun ada yang berdalih bahwa menurunnya ekspor ke Amerika itu karena memang ekonomi AS yang sedang mengalami kelesuan, tetapi menurut penulis keadaan menjadi lebih parah karena ulah kita sendiri dengan membuat kondisi dalam negeri yang tidak kondusif yang membuat citra kita jelek di luar negeri.
Buntuk dari kelesuan dan menurunnya aktivitas dunia usaha tersebut yang paling jelas adalah pengangguran. Ekonom dari Center for Strategic dan Internasional Studies (CSIS) Dr. Pande Radja Silalahi mengatakan, angka pengangguran di Indonesia telah melampaui ambang batas bagi suatu perekonomian (Suara Pembaruan, 19/10). Menurutnya, total pengangguran sekarang telah mencapai 40 juta orang dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) 1:5 yang diperkirakan tidak ada negara yang kuat memikulnya dan jumlah seperti itu diperkirakan bisa memicu instabilitas.
Tidak ada Sangkut-paut
Dalam kaitan ini, kalau kita sudah mendapat label dan reputasi buruk, misalnya berpotensi sebagai sarang teroris atau apapun namanya, akibatnya hanya akan merugikan kita dan tidak akan mudah hiling begitu saja dalam waktu dekat. Reputasi dan citra negara ini bagaikan pepatah “kemarau setahun dihapus hujan sehari”. Sementara untuk membangun citra dan reputasi yang baik tidak mudah dan perlu makan waktu yang bertahun-tahun.
Dilain pihak, rationale demonstrasi anti- AS di Indonesia ini memang cukup membingungkan. Negara-negara Arab dan Muslim lain (kecuali Pakistan) kelihatannya tidak seheboh di Indonesia. Kalau di Pakistan dapat dimengerti mengingat Afghanistan langsung berbatasan dengan Pakistan dan kedua masyarakatnya telah berhubungan erat sejak lama, selain faktor kesamaan agama.
Lantas kenapa di Indonesia yang dilihat dari sudut manapun untuk kepentingan nasional hampir-hampir tidak ada sangkut-pautnya dengan Afghanistan (mungkin hanya faktor agama) begitu membela mati-matian dan telah berdampak rusaknya citra negara. Sementara negara-negara Muslim lainnya terutama di Timur Tengah adem-adem saja. Kalaupun ada demonstrasi, demonstrasi yang tertib – tidak brutal.
Di negara-negara Arab dan Muslim yang secara tradisional anti-AS, seperti Suriah dan Lebanon. Bahkan tidak demontrasi. Pengalaman Suriah dan Lebanon yang dilabelkan sebagai negara sponsor teroris tampaknya sudah cukup merugikan mereka. Dan, mereka tidak mau ikut-ikutan lagi. Suriah dibawah Presiden BAshar Assad saat ini sedang giat-giatnya membangun Suriah Modern. Demikian pula Lebanon yang sedang sibuk membangun kembali negerinya setelah hancur akibat perang saudara yang lalu.
Sebenarnya, demonstrasi itu sah-sah saja sepanjang dilakukan secara tertib. Bahkan agak aneh jika kita sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, rakyatnya tidak mengeluarkan aspirasi atas aksi AS dan Inggris tersebut. Namun, seperti tadi dikatakan harus dilakukan secara tertib. Kalau tidak ya seperti kita saksikan sekarang dan bukannya tidak mungkin telah ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memang menginginkan Indonesia tetap kacau asalkan kepentingan dan ambisi mereka pribadi tercapai. Misalnya, para mafia spekulan dolar atau kelompok-kelompok politik tertentu.
Kiranya dalam kondisi dilematis dan krisis yang gawat seperti ini, hendaknya seluruh komponen bangsa hendaknya menyadari bahwa saat ini keutuhan dan kepentingan bangsa harus dinomorsatukan. Pernyataan-pernyataan pejabat negara maupun tokoh agama hendaknya juga yang menyejukkan dan tidak dipro-kontrakan yang pada akhirnya hanya semakin mengeruhkan dan mengacaukan suasana. Dalam kaitan ini, pernyataan-pernyataan Wapres Hamzah Haz cukup menyejukkan terutama sikapnya yang menentang sweeping terhadap warga asing.
Di lain pihak, secara khusus bagi media massa nasional juga hendaknya tidak membesar-besarkan aksi kelompok maupun personal yang tidak layak menjadi berita terutama yang menjadi biang keladi demonstrasi yang brutal dan destruktif. Hal ini membuat mereka merasa populer dan semakin menjadi-jadi, tetapi dampaknya hanya merugikan citra Indonesia di luar negeri. Akhirnya, seperti diprediksikan Peter Van Ham, dalam percaturan politik internasional di masa mendatang, negara yang tidak memiliki label maupun citra dan reputasi yang baik tidak akan bertahan (survive). Sekarang mana yang kita pilih?
Penulis pemerhati masalah internasional, tinggal di Damaskus, Suriah.
Suara Pembaruan daily, 31 October 2001
Peter Van Ham dalam artikelnya di majalah Foreign Affairs edisi musim dingin ini menulis artikel yang cukup menarik. Intinya, ia berargumen, dalam percaturan politik internasional pascamodern (post-modern) akan diwarnai persaingan akan pembentukan citra dan reputasi oleh negera. Dalam hal ini, seperti halnya barang yang bermerek, reputasi dan citra negara akan bergantung pada kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, memiliki reputasi jelak atau tidak memiliki reputasi sama sekali merupakan suatu handicap bagi sebuah negara dalam berkompetisi di peta percaturan politik internasional.
Akhir-akhir ini, tendensi seperti itu memang sudah terlihat. Pada jaringan media internasional, baik cetak maupun TV, kita dapat menyaksikan berbagai negara berlomba melakukan advertensi guna menciptakan citra dan reputasi positif negaranya. Misalnya, Mesir dengan sejarahnya (dengan semboyan “welcome to our seventh millennium”) untuk menarik turis. Untuk negara-negara Asia Tenggara, contohnhya, Malaysia begitu gencar beradvertensi dengan semboyan “truly asia”-nya yang mengambarkan keindahan negeri Malaysia. Atau, Singapore Airline-nya yang telah berhasil menanamkan di benak kita betapa nyamanynya menggunakan penerbangan Singapura karena keramah-tamahan dan pelayanannya yang baik. Menurut penulis, negara-negara tersebut sudah berhasil memiliki label dan reputasi masing-masing.
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Sejak mengalami krisis 1997 yang lalu, keadaannya belum membaik dan bahkan kalah tertinggal dalam upaya pemulihan dengan negara-negara yang sama-sama mengalami krisis seperti Malaysia, Thailand, atau Korea Selatan. Apa yang salah dengan Indonesia? Setidaknya ada beberapa citra dan reputasi yang membuat kita tetap dirundung krisis. Pertama, instabilitas politik. Berganti-gantinya pemerintahan setidak-tidaknya mencitrakan akan mempengaruhi jalanya program perbaikan yang dilakukan. Kedua, kebijakan, terutama kebijakan moneter yang berubah-ubah serta lembahnya hukum. Hal ini amat merugikan kita terutama bagi investor yang akan menanamkan modal. Ketiga, tingginya fluktuasi rupiah yang sebagian besar dipengaruhi oleh citra pertama dan kedua.
Citra Negatif
Aksi teroris yang merontokkan gedung World Trade Center 11 September 2001 lalu yang diikuti oleh aksi militer AS dan Inggris ke Afghanistan tampaknya juga menambah citra dan reputasi baru bagi Indonesia. Sayangnya, citra itu citra negatif. Indonesia telah dianggap sebagai negara yang berpotensi menjadi sarang teroris. Demonstrasi anti-AS dan sweeping warga asing yang ditayangkan berulang-ulang oleh media internasional seperti CNN, BBC, Al-Jazeera, dll tampaknya menyulut citra dan reputasi Indonesia seperti itu.
Dengan citra dan reputasi yang amburadul seperti itu, efeknya sudah jelas, investor melarikan diri. Indonesia diberitakan sebagai negara yang paling beresiko tinggi bagi para investor dan karenanya telah dicoret dari daftar investasi, yang diperkirakan saat ini hanya 5 persen investor asing yang tinggal di Bursa Efek Jakarta (BEJ) padahal sebelumnya mereka mendominasi hampir 85 persen (Suara Pembaruan, 17/10). Berikutnya akibat sweeping terhadap warga asing telah menurunkan jumlah turis masuk ke Indonesia yang mengancam kehidupan pariwisata nasional.
Sementara itu, AS yang dijadikan salah satu tujuan utama produk industry dalam negeri terutama tekstil mengalami pemerosotan yang cukup signifikan. Bahkan, akibat dampak demonstrasi anti-AS dan sweeping warga asing itu cukup nyata bagi dunia industri kita karena banyak pesanan yang dibatalkan dan dialihkan ke negara lain. Meskipun ada yang berdalih bahwa menurunnya ekspor ke Amerika itu karena memang ekonomi AS yang sedang mengalami kelesuan, tetapi menurut penulis keadaan menjadi lebih parah karena ulah kita sendiri dengan membuat kondisi dalam negeri yang tidak kondusif yang membuat citra kita jelek di luar negeri.
Buntuk dari kelesuan dan menurunnya aktivitas dunia usaha tersebut yang paling jelas adalah pengangguran. Ekonom dari Center for Strategic dan Internasional Studies (CSIS) Dr. Pande Radja Silalahi mengatakan, angka pengangguran di Indonesia telah melampaui ambang batas bagi suatu perekonomian (Suara Pembaruan, 19/10). Menurutnya, total pengangguran sekarang telah mencapai 40 juta orang dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) 1:5 yang diperkirakan tidak ada negara yang kuat memikulnya dan jumlah seperti itu diperkirakan bisa memicu instabilitas.
Tidak ada Sangkut-paut
Dalam kaitan ini, kalau kita sudah mendapat label dan reputasi buruk, misalnya berpotensi sebagai sarang teroris atau apapun namanya, akibatnya hanya akan merugikan kita dan tidak akan mudah hiling begitu saja dalam waktu dekat. Reputasi dan citra negara ini bagaikan pepatah “kemarau setahun dihapus hujan sehari”. Sementara untuk membangun citra dan reputasi yang baik tidak mudah dan perlu makan waktu yang bertahun-tahun.
Dilain pihak, rationale demonstrasi anti- AS di Indonesia ini memang cukup membingungkan. Negara-negara Arab dan Muslim lain (kecuali Pakistan) kelihatannya tidak seheboh di Indonesia. Kalau di Pakistan dapat dimengerti mengingat Afghanistan langsung berbatasan dengan Pakistan dan kedua masyarakatnya telah berhubungan erat sejak lama, selain faktor kesamaan agama.
Lantas kenapa di Indonesia yang dilihat dari sudut manapun untuk kepentingan nasional hampir-hampir tidak ada sangkut-pautnya dengan Afghanistan (mungkin hanya faktor agama) begitu membela mati-matian dan telah berdampak rusaknya citra negara. Sementara negara-negara Muslim lainnya terutama di Timur Tengah adem-adem saja. Kalaupun ada demonstrasi, demonstrasi yang tertib – tidak brutal.
Di negara-negara Arab dan Muslim yang secara tradisional anti-AS, seperti Suriah dan Lebanon. Bahkan tidak demontrasi. Pengalaman Suriah dan Lebanon yang dilabelkan sebagai negara sponsor teroris tampaknya sudah cukup merugikan mereka. Dan, mereka tidak mau ikut-ikutan lagi. Suriah dibawah Presiden BAshar Assad saat ini sedang giat-giatnya membangun Suriah Modern. Demikian pula Lebanon yang sedang sibuk membangun kembali negerinya setelah hancur akibat perang saudara yang lalu.
Sebenarnya, demonstrasi itu sah-sah saja sepanjang dilakukan secara tertib. Bahkan agak aneh jika kita sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, rakyatnya tidak mengeluarkan aspirasi atas aksi AS dan Inggris tersebut. Namun, seperti tadi dikatakan harus dilakukan secara tertib. Kalau tidak ya seperti kita saksikan sekarang dan bukannya tidak mungkin telah ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memang menginginkan Indonesia tetap kacau asalkan kepentingan dan ambisi mereka pribadi tercapai. Misalnya, para mafia spekulan dolar atau kelompok-kelompok politik tertentu.
Kiranya dalam kondisi dilematis dan krisis yang gawat seperti ini, hendaknya seluruh komponen bangsa hendaknya menyadari bahwa saat ini keutuhan dan kepentingan bangsa harus dinomorsatukan. Pernyataan-pernyataan pejabat negara maupun tokoh agama hendaknya juga yang menyejukkan dan tidak dipro-kontrakan yang pada akhirnya hanya semakin mengeruhkan dan mengacaukan suasana. Dalam kaitan ini, pernyataan-pernyataan Wapres Hamzah Haz cukup menyejukkan terutama sikapnya yang menentang sweeping terhadap warga asing.
Di lain pihak, secara khusus bagi media massa nasional juga hendaknya tidak membesar-besarkan aksi kelompok maupun personal yang tidak layak menjadi berita terutama yang menjadi biang keladi demonstrasi yang brutal dan destruktif. Hal ini membuat mereka merasa populer dan semakin menjadi-jadi, tetapi dampaknya hanya merugikan citra Indonesia di luar negeri. Akhirnya, seperti diprediksikan Peter Van Ham, dalam percaturan politik internasional di masa mendatang, negara yang tidak memiliki label maupun citra dan reputasi yang baik tidak akan bertahan (survive). Sekarang mana yang kita pilih?
Penulis pemerhati masalah internasional, tinggal di Damaskus, Suriah.
No comments:
Post a Comment